Perairan Jakarta akan Dibagi ke dalam Empat Zona Berbeda

Areal Kanal Banjir Timur di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (11/5). Kanal Banjir Timur memiliki daerah tangkapan air (catchment area) sekitar 207 kilometer persegi atau sekitar 20.700 hektare yang berfungsi selain untuk mengurangi ancaman banjir juga sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Jika sudah selesai dibahas, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membagi wilayah perairan di ibu kota menjadi empat zona berbeda untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tuty Kusumawati, mengatakan zonasi wilayah laut akan dilakukan di seluruh kawasan perairan hingga sejauh 12 mil dari daratan ibu kota jika raperda tersebut telah disahkan nantinya.

"Zonasi nanti untuk kawasan pelayaran, budidaya, wilayah peruntukan umum dan konservasi. Pemanfaatan untuk wisata itu di dalam peruntukan umum. Nanti (peraturannya) digunakan di seluruh laut Jakarta," kata Tuty kepada CNN Indonesia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/5).

Tuty mengatakan bahwa raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak akan mengatur hal-hal mengenai reklamasi yang akan dilakukan di sepanjang pantai utara Jakarta.

Raperda itu pun tidak akan mengatur penggunaan lahan di kepulauan yang ada di ibu kota.

"Jadi, raperda perencanaan zonasi itu mengatur wilayah perairan saja secara garis besar. Kalau wilayah landed di kepulauan kan diatur dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebagaimana di daratan. Perencanaan zonasi itu hanya mengatur laut," ujar Tuty.

Peraturan mengenai reklamasi, dikatakan Tuty, akan diatur di dalam sebuah peraturan daerah sendiri nantinya.

Berdasarkan penelusuran CNN Indonesia, pada tahun ini memang direncanakan adanya pembahasan mengenai revisi Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura oleh DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan data yang diterima CNN Indonesia, DPRD DKI Jakarta telah menetapkan pembuatan 17 raperda prioritas pada 2015 ini.

Hingga sekarang, baru ada satu raperda telah rampung dibahas, sementara 16 sisanya ditargetkan selesai dalam kurun tujuh bulan ke depan. Dari 16 raperda itu, 6 merupakan revisi perda, sedangkan 10 lainnya produk hukum baru.

Enam revisi perda tersebut ialah revisi Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura, Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Beasiswa Daerah, Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Perda Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah, dan Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.

Sementara 10 raperda baru tentang Perubahan APBD 2015, APBD 2016, Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya Betawi, Ruang Bawah Tanah, BUMD, Kenyamanan Fasilitas Publik untuk Perempuan, RT dan RW, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta, Keolahragaan dan Kepemudaan, dan Pemanfaatan Ruang Udara.

sumber: cnnindonesia.com