Kepala Pelayanan Markas Kombes Latif mengungkapkan, ada 15 rumah milik mantan pati Polri di wilayah Cipinang Baru yang akan ditertibkan. Dari jumlah tersebut, lima rumah sudah dikembalikan secara sukarela, sedangkan enam lainnya masih tetap berpenghuni.
"Rencana pengamanan dan penertiban aset rumah dinas Polri di Cipinang dan Wijaya itu sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan amanat pemerintah atas penertiban aset tanah bangunan Polri," ungkap Latif di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
Latif menyayangkan banyaknya rumah dinas yang dihuni oleh anak dan cucu purnawiran Polri. Seharusnya fasilitas negara itu hanya boleh dihuni oleh anggota Polri atau PNS Polri yang masih aktif.
"Kalaupun rumah dinas itu dihuni oleh purnawirawan bahkan oleh anak dan cucunya maka itu diwajibkan dikembalikan ke Polri," tegas Latif.
Latif menjelaskan, upaya pengosongan terhadap enam rumah di Cipinang Bunder sudah dilakukan melalui mediasi dan komunikasi. Hanya saja, pihak keluarga yang tak terima malah melaporkan Polri ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi.
"Soal laporan Ombudsman sudah kami tanggapi, dan Ombudsman menyatakan Polri tidak melakukan maladministrasi. Termasuk kami sudah lakukan dua kali teguran tertulis pada 26 September 2014, dan 27 Oktober 2014. Terakhir surat teguran ketiga dikirim 18 Mei 2015, dan jangka waktu berakhir 25 Mei 2015," bebernya.
Untuk sementara, lanjut Latif, pihaknya sudah menyiapkan tempat tinggal sementara enam keluarga tersebut di asrama Polri Jatirangga, Bekasi, Jawa Barat.
"Kami harap masyarakat memahami pengosongan ini karena untuk kepentingan dinas. Rencananya lahan yang di Cipinang Bunder akan dibangun kantor DVI Polri. Seharusnya kantor dibangun sejak 2012 tapi tertunda sampai sekarang," tuntasnya.
sumber: okezone.com
0 komentar:
Posting Komentar