Halim Alamsyah, Deputi Bank Indonesia menjelaskan aturan rasio pinjaman terhadap aset (loan to value/LTV) atas KPR dan kendaraan bermotor akan disesuaikan besarannya. Untuk kepemilikan rumah atau kendaraan pertama, besaran LTV dinaikkan dari 80 persen menjadi 90 persen sehingga besaran uang muka yang harus ditanggung konsumen turun dari 20 persen menjadi 10 persen.
"Tentu akan ada pelonggaran LTV, tambahannya kemungkinan sekitar 10 persen. Jadi LTV dinaikkan rata-rata 10 persen untuk kepemilikan rumah pertama," jelas Halim usai Rapat Dewan Gubernur BI, Selasa (19/5).
Sedikit kelonggaran juga akan dilakukan untuk aturan LTV kepemilikan rumah atau kendaraan kedua dan seterusnya. Sayangnya Halim masih enggan menyebutkan berapa uang muka yang harus dibayarkan masyarakat yang ingin membeli rumah atau kendaraan kedua dan seterusnya tersebut.
"Untuk kepemilikan kedua relaksasinya tidak sebesar itu. Ada relaksasi sedikit. Yang jelas kami tidak ingin ciptakan bubble," katanya.
Kendari demikian, Halim menegaskan larangan pengucuran kredit bagi rumah yang belum selesai dibangun masih dipertahankan. Kebijakan ini dijaga untuk melindugi konsumen dan bank dari risiko kredit.
Tingkatkan Kredit Konsumsi
Pelonggaran aturan LTV ini diyakini Halim akan meningkatkan kredit konsumsi baru di sektor perbankan sekitar Rp 80 triliun.
"Ini bisa dorong maksimal tambahan kredit baru Rp 80 triliun dan mudah-mudahan bisa dorong antara 0,1-0,2 PDB," jelasnya.
Terkait risiko kenaikan harga properti, Halim mengatakan BI akan memantau perkembangannya.
"Jangan sampai gara-gara ini harga properti naik duluan," katanya.
Selain melonggarkan persyaratan KPR dan kendaraan, bank sentral juga melonggarkan ketentuan giro wajib minimum (GWM) bagi perbankan yang dikaitkan dengan loan to deposit ratio (LDR).
sumber: cnnindonesia.com
0 komentar:
Posting Komentar